Microsoft Buka Program Bug Bounty Untuk ElectionGuard

[Ilustrasi Oleh Pixabay]

Microsoft, raksasa teknologi yang berada di balik kepopuleran sistem operasi Windows, baru saja mengumumkan bahwa mereka telah membuka program bug bounty baru. Tentu saja bukan untuk Windows, melainkan piranti lunak barunya, ElectionGuard.

Piranti lunak yang diluncurkan secara resmi pada bulan Mei 2019 kemarin tersebut, merupakan sebuah Software Development Kit (SDK) yang bisa digunakan oleh para pemasok teknologi untuk membangun sistem pemungutan suara.

Atau dalam hal ini, ElectionGuard SDK secara khusus dirancang untuk membuat proteksi terhadap kecurangan dalam pemilihan umum, dengan memanfaatkan enkripsi, dalam rangka mengaktifkan era baru pemungutan suara yang aman dan dapat diverifikasi.

Untuk mewujudkan hal ini, tentunya butuh upaya keras tidak hanya dari Microsoft, melainkan juga dari banyak orang. Salah satu cara untuk mengajaknya, dilakukan melalui program Bug Bounty seperti yang diterangkan sebelumnya.

Dalam laporan yang diunggah oleh Venturebeat, Microsoft menyebutkan bahwa peneliti keamanan memainkan peran integral dalam ekosistem dengan menemukan dan melaporkan kerentanan kepada Microsoft melalui pengungkapan kerentanan terkoordinasi.

Seperti halnya program karunia lainnya, Microsoft menjanjikan uang tunai hingga USD 15.000 atau sekitar 212 Juta Rupiah, tergantung besarnya dampak yang ditimbulkan dan kualitas laporan.

Namun supaya benar-benar diterima, para profesional di bidang keamanan, komunitas, atau mahasiswa harus membuat pengajuan dengan bukti konsep (proof of concept) yang jelas dan singkat, yang menunjukkan bagaimana kerentanan yang ditemukan dapat berdampak pada keamanan penggunanya.

ElectionGuard sudah tersedia secara umum sejak bulan September 2019 lalu, sehingga pemasok teknologi kini sudah bisa mengintegrasikan perangkat lunak tersebut ke dalam sistem pemungutan suara yang mereka kembangkan.

Saat ini, perusahaan pengembang Windows ini sedang menjalin kerja sama dengan perusahaan pembuat mesin pemungutan suara dan pemerintah, guna menyebarkan sistem tersebut dalam program percontohan untuk pemilihan umum di Amerika Serikat tahun 2020 mendatang.

Microsoft sendiri telah berulang kali menekankan peran industri teknologi dalam melindungi proses pemilihan. Mereka menyatakan bahwa mengatasi ancaman terhadap demokrasi membutuhkan upaya baru yang signifikan oleh pemerintah, perusahaan teknologi, serta akademisi dan masyarakat sipil.

[Sumber: Venturebeat]